Kutai Barat – Polres Kutai Barat melalui Kasi Propam Iptu Polner Tobing menghadiri Rapat Koordinasi untuk memperkuat sinergitas dan menjaga netralitas ASN, TNI/Polri, serta perangkat desa dan kelurahan dalam menghadapi Pemilihan Serentak 2024. Rapat ini bertujuan memastikan seluruh aparat hukum dan pejabat daerah dapat mengawal proses pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik.
Dalam sambutannya, Iptu Polner Tobing menegaskan pentingnya netralitas sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh seluruh ASN, TNI, dan Polri guna menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. “Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berlangsung adil dan netral. Netralitas adalah hal yang mutlak dijaga oleh setiap aparat negara. Jika ada pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa berupa tindakan administratif hingga pidana,” tegasnya.
Lebih lanjut, beliau menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul jika netralitas ASN terganggu. “Kehadiran ASN dalam kampanye atau dukungan pada calon tertentu sangat merugikan citra pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap ASN harus tetap terjaga,” ujar Iptu Tobing.
Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, semua pihak dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk netralitas ASN, TNI/Polri, dan perangkat desa di Kutai Barat, demi terlaksananya Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai, dan tertib.
Humas Polres Kutai Barat
